Langsung ke konten
Politik internasional

The Eastern Partnership policy tells the post-Soviet countries that they should break up with Moscow and orientate exclusively towards the European Union. The policy is to blame for the crises in Georgia, Moldova and Ukraine.

Benarkah?

Salahmenurut EUvsDisinfo

EUvsDisinfo mengecek klaim ini pada 6 Oktober 2016.

“disinformation”

  1. English

    Baca cek fakta di EUvsDisinfo

Mengapa ini salah, menurut EUvsDisinfo

  • The Eastern Partnership is a joint initiative of the EU, its member states and six partner countries, based on international law and fundamental values.

Dalam bahasa Inggris, seperti dalam sanggahannya.

Diringkas oleh Factiz dari sanggahan EUvsDisinfo (CC BY 4.0). Baca sanggahannya

Dalam satu sampel, kami memeriksa 292 poin secara manual; 3 tidak sepenuhnya sesuai dengan sumbernya. Laporkan kesalahan

Seputar klaim ini

Pertama kali terlihat
6 Oktober 2016, Novaya Gazeta Baltiya, menurut EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force)

Di mana klaim ini muncul

  • Terlihat di Novaya Gazeta Baltiya, menurut EUvsDisinfo (EEAS East StratCom Task Force), 6 Oktober 2016

Terkait

NamaEastern PartnershipMoscowEuropean UnionGeorgiaMoldova

Ada yang salah di sini? Laporkan lewat emailinfo@factiz.org

Kesimpulan adalah milik redaksi: laporkan kesalahan di dalamnya kepada mereka, lewat artikel mereka di atas. Laporkan kesalahan pada hal yang ditambahkan Factiz, seperti terjemahan, tema, atau nama, kepada kami.

Data dari: EUvsDisinfo, European External Action Service. Lisensi: EEAS legal notice: reuse is authorised, provided the source is acknowledged; snapshot: Mendeley Data yhdtkszvgp v3, CC BY 4.0.

Sumbernya adalah kesimpulannya.